JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) mempertimbangan untuk menempuh jalur hukum terkait kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berbasis Tes (UTBK SNBT) 2025.
Pelaku kecurangan pada UTBK SNBT 2025 akan terancam bisa dipidana jika terbukti melakukan kecurangan yang terstruktur.
"Kami tadi malam sudah rapat dan akan mengambil sikap kepada kecurangan yang terstruktur dan disengaja dengan modus yang clear untuk mencurangi untuk membawa ke ranah hukum," ujar Ketua Panitia SNPMB 2025, Eduart Wolok dalam Youtube, Jumat (25/4/2025).
Eduart mengatakan, langkah hukum tersebut diharapkan bisa memberi efek jera bagi para pihak yang ingin mencoreng pelaksanaan UTBK 2025. Ia menegaskan, keputusan untuk mengambil langkah hukum akan diambil setelah penyelenggaraan UTBK SNBT 2025 telah selesai.
"Kami tentu akan melakukan investigasi atas terhadap seluruh kejadian yang terjadi dan juga kita akan evaluasi sebelum mengambil langkah lebih lanjut yang kita anggap penting dan perlu untuk menjaga integritas UTBK ini," tambah Eduart.
Ia mengatakan, selama ini pihaknya prasangka baik atas kecurangan yang terjadi. Kecurangan dianggap merupakan bagian dari upaya agar anak-anak bisa lulus UTBK SNBT.
"Tetapi dengan modus yang terus terjadi dan fakta yang kita dapatkan ternyata tak sesederhana itu. Nah ini yang tentu membuat kita bisa mengambil langkah tegas ke depannya," pungkas Eduart.
Baca juga: Modus Kecurangan Baru UBTK SNBT 2025: Peserta Pasang Kamera di Behel Gigi
Selain itu, para peserta UTBK SNBT 2025 yang terbukti melakukan kecurangan akan didiskualifikasi.
Eduart menyesalkan adanya dugaan kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan UTBK SNBT 2025.
"Kami ingin merespon terkait dinamika yang terjadi setelah dua hari pelaksanaan UTBK. Kenapa dinamika? Karena terkait dugaan kecurangan itu memang setiap tahun pelaksanaan UTBK, itu ada aja upaya-upaya baik dari peserta maupun pihak-pihak lain untuk melakukan hal-hal yang kita tak diinginkan," kata Eduart.