KOMPAS.com – Sebanyak 3.162 calon mahasiswa lolos jalur Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) di Unair (Universitas Airlangga).
Rektor Unair, Prof Dr Mohammad Nasih mengatakan jumlah ini berasal dari total pendaftar yang mencapai 76.238.
“Kami sampaikan selamat kepada kawan-kawan yang lolos SNBT. Ini masih calon, belum menjadi mahasiswa karena masih ada proses yang panjang,” jelasnya, dilansir dari laman Universitas Airlangga (Unair), Kamis (29/5/2025).
Baca juga: Jadwal Daftar Ulang UTBK SNBT 2025: UGM, ITB, UB, Undip hingga UPI
Ia menerangkan ada 531 calon mahasiswa penerima KIP Kuliah yang lolos jalur UTBK SNBT 2025 di Unair.
“Jumlah peserta KIP-K ada 12.376, sehingga jika melihat yang diterima sekarang ada sekitar 4,29 persen,” terangnya.
Ia juga berbicara rerata nilai program studi di Unair. Prof Nasih menyebutkan S1 Kedokteran masih memegang rerata nilai tertinggi mencapai 755,94.
Baca juga: Gagal Lolos SNBT 2025? Cek 24 Jalur Mandiri PTN yang Pakai Nilai UTBK
“Ini menurut saya penting untuk disampaikan kepada masyarakat agar pilihannya bisa tepat. Misal rerata 450 mau daftar S1 Kedokteran ya masih jauh,” ucapnya.
Prof Nasih juga menekankan bahwa penerimaan calon mahasiswa murni berdasarkan nilai SNBT. Namun, rerata nilai ini juga telah berdasarkan pembobotan sesuai dengan program studinya.
“Dari subtes itu ada bobotnya masing-masing sesuai dengan prodinya. Misalnya, tentu Kedokteran akan berbeda dengan Teknik,” sebutnya.
Pasca-pengumuman SNBT, Prof Nasih berharap calon mahasiswa segera melakukan pendaftaran ulang. Hal ini penting karena mengingat waktu daftar ulang yang tidak lama.
“Saya harap kawan-kawan bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya karena ada target yang harus dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi akan mengambil dari teman-teman mandiri,” ungkap Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) itu.
Pada tahun ini terdapat perubahan mekanisme proses pendaftaran ulang. Prof Nasih menyampaikan perlu adanya verifikasi langsung oleh calon mahasiswa dengan datang langsung ke kampus.
“Verifikasi ini penting untuk kita lakukan demi mencegah hal yang tidak diinginkan. Kalau tidak ada data faktual, risiko hukum terkait pemalsuan data bisa mungkin terjadi,” imbuhnya.