Ketua DPR RI Puan Maharani
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti maraknya kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer ( UTBK) 2026 yang dinilai semakin canggih dan terorganisasi.
Ia pun meminta negara memperketat sistem pengawasan agar integritas seleksi masuk perguruan tinggi negeri tetap terjaga.
“Dan melihat modus kecurangan yang semakin berkembang, maka diperlukan adaptasi sistem dan teknologi pengawasan. Apalagi, di tengah kemajuan zaman sekarang, banyak sarana yang memungkinkan kecurangan dapat dilakukan,” kata Puan, dalam keterangan resminya, Kamis (23/4/2026).
Menurut Puan, berbagai temuan kecurangan yang terjadi dalam UTBK 2026 bukan lagi sekadar pelanggaran individu.
Baca juga: Puan: Lonjakan Harga Energi dan Kebutuhan Pokok Memberatkan Rakyat
Sebab, persoalan tersebut menunjukkan pola yang berulang dengan cara-cara semakin kompleks.
“Pola yang berulang dengan teknik yang semakin kompleks menunjukkan bahwa tekanan kompetisi pendidikan hari ini telah berkembang dalam bentuk yang menuntut perhatian lebih serius,” kata Puan.
Dia menegaskan, praktik kecurangan tersebut berpotensi merusak prinsip dasar seleksi nasional yang seharusnya menjunjung meritokrasi, yakni berdasarkan kemampuan akademik dan usaha yang adil.
“Setiap bentuk kecurangan yang berupaya menembus sistem dengan bantuan teknologi, identitas palsu, atau pihak pengganti sesungguhnya merusak kepercayaan kolektif terhadap mekanisme meritokrasi,” kata Puan.
Untuk itu, Puan meminta panitia pelaksana dan kementerian terkait menjadikan setiap celah kecurangan, sebagai bahan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki desain seleksi ke depan.
Politikus PDI-P itu mengingatkan, jika kondisi ini dibiarkan, peserta yang mengikuti proses secara jujur akan meragukan keadilan sistem seleksi.
Baca juga: Puan Maharani: dari Haji hingga Kekerasan Seksual, DPR Kawal Isu Krusial Rakyat