Pemerintah Didesak Cegah Kecurangan pada UTBK 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani mendesak pemerintah bisa mencegah terjadinya kecurangan dalam Ujian Tulis Berbasis Komputer ( UTBK) yang digelar setiap tahunnya.

Pasalnya dari tahun ke tahun, modus kecurangan dengan pemanfaatan teknologi dalam ujian tersebut semakin canggih.

"Negara perlu memastikan bahwa ruang kecurangan semakin sempit dari tahun ke tahun, bukan sekadar merespons setelah pelanggaran terjadi. Artinya harus ada mitigasi," tegas Puan dalam keterangannya, Kamis (23/4/2026).

Baca juga: Harapan Orangtua Anaknya Lolos UTBK UNJ: Ini Anak Satu-satunya...

Berbagai temuan kecurangan dalam pelaksanaan UTBK 2026 dinilai tidak lagi sebatas pelanggaran individu.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya pola berulang dengan metode yang semakin kompleks dari waktu ke waktu.

“Pola yang berulang dengan teknik yang semakin kompleks menunjukkan bahwa tekanan kompetisi pendidikan hari ini telah berkembang dalam bentuk yang menuntut perhatian lebih serius,” kata Puan.

Baca juga: Di Balik UTBK 2026, Ada Orangtua yang Rela Tinggalkan Kerja demi Dampingi Anak

Lebih lanjut, praktik kecurangan itu dinilai berpotensi merusak prinsip dasar seleksi nasional yang seharusnya menjunjung meritokrasi, yakni penilaian berdasarkan kemampuan akademik.

“Setiap bentuk kecurangan yang berupaya menembus sistem dengan bantuan teknologi, identitas palsu, atau pihak pengganti sesungguhnya merusak kepercayaan kolektif terhadap mekanisme meritokrasi,” kata Puan.

Pengetatan sistem pengawasan UTBK harus dilakukan pemerintah, demi terjaganya integritas seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri ( PTN).

Ia meminta panitia pelaksana dan kementerian terkait menjadikan setiap celah kecurangan, sebagai bahan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki desain seleksi ke depan.