Lolos PTN tapi Terancam Gagal Kuliah, BEM Unpad Soroti Data KIP Kuliah

BANDUNG, KOMPAS.com - Sejumlah calon mahasiswa yang telah dinyatakan lolos ke perguruan tinggi negeri terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan karena kesulitan membayar biaya kuliah dan kebutuhan hidup.

Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran atau BEM Kema Unpad menilai persoalan tersebut menunjukkan adanya masalah dalam akses bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Berdasarkan pendampingan terhadap calon mahasiswa selama proses verifikasi dan wawancara bantuan pendidikan, BEM Kema Unpad menemukan sejumlah calon mahasiswa yang kondisi ekonominya dinilai layak mendapat bantuan, tetapi tidak lolos persyaratan administratif.

Baca juga: Demi Bisa Kuliah Lagi, Rahmi Tempuh Perjalanan 7 Jam untuk Bertemu Dedi Mulyadi

Wakil Ketua BEM Kema Unpad Ezra Al Barra mengatakan, persoalan yang dihadapi calon mahasiswa tidak hanya berkaitan dengan tingginya biaya pendidikan.

Masalah juga muncul karena data kesejahteraan yang digunakan sebagai dasar penentuan penerima bantuan dinilai belum selalu sesuai dengan keadaan ekonomi keluarga di lapangan.

“Banyak calon mahasiswa sudah berjuang keras untuk bisa lolos ke PTN. Mereka mengeluarkan biaya untuk mengikuti tes, transportasi, akomodasi, hingga berbagai kebutuhan selama proses seleksi. Namun, setelah dinyatakan diterima, justru sebagian dari mereka terancam tidak bisa melanjutkan kuliah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan maupun biaya hidup di perantauan,” ujar Ezra saat dihubungi, Senin (20/7/2026).

Data desil dinilai tidak sesuai kondisi riil

Menurut Ezra, salah satu persoalan utama terdapat pada penggunaan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN sebagai acuan penentuan penerima bantuan pendidikan.

Dalam proses pendampingan, BEM Kema Unpad menemukan adanya perbedaan antara data administratif dan kondisi ekonomi calon mahasiswa.

Akibatnya, sebagian calon mahasiswa yang dinilai membutuhkan bantuan justru tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam sistem.

Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kesempatan calon mahasiswa memperoleh bantuan biaya pendidikan dari pemerintah.